ZAKAT: Government Fiscal Policy Instruments in the Covid-19 Pandemic

This study is a literature research that uses qualitative methods, the data is presented in a narrative and focuses on the direction of the description. Sources of data come from primary and secondary data sources. This study focuses on an overview of zakat in Islamic economics and zakat in Indonesian legal policy in order to find out zakat from the perspective of Islamic economics and law in Indonesia. Instruments of fiscal policy in Indonesia to determine the fiscal policy of the Indonesian government. The relevance of zakat as an instrument of fiscal policy in Indonesia during the covid-19 pandemic to find out the potential of zakat as a government policy instrument in the covid-19 pandemic. The results of the study are zakat in Islamic economics including:  source of state revenue while in Indonesian law it is not included in the state budget. The reflection of the Indonesian government's fiscal policy is the APBN. Zakat has great potential, role and benefits as an instrument of government fiscal policy in dealing with the Covid-19 pandemic. Modern management and laws are still needed to maximize zakat collection

ZAKAT: Government Fiscal Policy Instruments in the Covid-19 Pandemic

This study is a literature research that uses qualitative methods, the data is presented in a narrative and focuses on the direction of the description. Sources of data come from primary and secondary data sources. This study focuses on an overview of zakat in Islamic economics and zakat in Indonesian legal policy in order to find out zakat from the perspective of Islamic economics and law in Indonesia. Instruments of fiscal policy in Indonesia to determine the fiscal policy of the Indonesian government. The relevance of zakat as an instrument of fiscal policy in Indonesia during the covid-19 pandemic to find out the potential of zakat as a government policy instrument in the covid-19 pandemic. The results of the study are zakat in Islamic economics including:  source of state revenue while in Indonesian law it is not included in the state budget. The reflection of the Indonesian government's fiscal policy is the APBN. Zakat has great potential, role and benefits as an instrument of government fiscal policy in dealing with the Covid-19 pandemic. Modern management and laws are still needed to maximize zakat collection

Rangkap jabatan oleh Menteri pada pasal 7 peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam tinjauan fiqh siyasah

Skripsi ini bertujuan penulisan skripsi yaitu menjawab problematika yang terkait bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dan yuridis terhadap fenomena rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 7 Pepres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan tentang bagaimana rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 7 Perpres Nomor 78 Tahun 2021, yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif deduktif yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan kajian fiqh siyāsah. Hasil penelitian ini pertama, rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 7 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN tidak bertentangan dengan larangan rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Berdasarkan argumen, rangkap jabatan oleh menteri dalam pasal 7 Pepres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN merupakan rangkap jabatan menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional merangkap jabatan ex-officio sebagai wakil ketua dewan pengarah BRIN. Wakil ketua dewan pengarah BRIN termasuk kategori pejabat pemerintah sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak mencantumkan larangan rangkap jabatan oleh menteri dengan pejabat pemerintah. Namun, hal bertentangan dengan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan etika moral sebagai pejabat publik. Kedua, berdasarkan tinjauan fiqh siyāsah rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 7 Pepres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN tidak memenuhi syarat sebagai siyāsah shar’iyyah karena masih terdapat unsur menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Namun, apabila dipertimbangkan keberadaan wakil dewan pengarah BRIN yang berasal dari menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional juga mendatangkan manfaat berupa hubungan harmonis antara kementerian dan BRIN dengan dasar qaaidah fiqhiyah al-ḍarāru yuzālu maka rangkap jabatan oleh menteri pada pasal 7 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN dikategorikan sebagai siyāsah shar’iyyah. Penulis menyarankan agar ada pengaturan lebih lanjut mengenai rangkap jabatan oleh menteri dan juga kesadaran pejabat agar menjalankan amanah dengan baik, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi etika moral sebagai pejabat publik